Tugas Pokok dan Fungsi


2. 1.    Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

          Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kota

 

2.1.1  Tugas Pokok dan Fungsi

 

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan dapat dijelaskan sebagai berikut:

 

Sesuai dengan Peraturan Walikota Medan No 63 Tahun 2017, tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan, telah diatur tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan.

Dinas merupakan unsur pelaksanaan  pemerintah daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota  melalui Sekretaris Daerah.

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan  pemerintah daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

 

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

  1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  4. Pelaksanaan administratif Dinas Perhubungan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  5. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
  6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

 

a)     Tugas dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

 

(1)   Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Dinas .

 

(2)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi, dengan rincian :

  1. Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  2. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan, Standar Kompetensi Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, LAKIP dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  3. Pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan, Standar Kompetensi Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, LAKIP dan standar lainnya lingkup Dinas untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  4. Fasilitasi, supervisi dan pengintegrasian pelaksanaan tugas Bidang meliputi rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan, Standar Kompetensi Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, LAKIP dan standar lainnya lingkup Dinassesuai dengan usulan Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  5. Pendistribusian tugas,  pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup kesekretariatan berdasarkanperaturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
  6. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan, LAKIP, penyusunan program dan kegiatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum lainnya lingkup Dinas agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat dan lancar;
  7. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  8. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  9. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
  10. Penyampaianlaporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
  11. Pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

(3)   Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian meliputi Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, Sub BagianKeuangan dan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

 

 

 

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi, dengan rincian :

  1. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  2. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP), standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar lainnya lingkup Sub Bagian untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  3. Penyusunan bahan pengoordinasian standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar lainnya lingkup Dinas sesuai dengan usulan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  4. Pembagian tugas,  pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Sub Bagian berdasarkan peraturan perundang-undanganuntuk kelancaran tugas;
  5. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian, analisa peraturan, penataan kearsipan, perlengkapan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, keprotokolan dan kehumasan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  6. Penyusunan bahan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  7. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  8. Penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
  9. Penyampaianlaporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
  10. Pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

 

 

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup pengelolaan administrasi keuangan.

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sub Bagian  keuangan menyelenggarakan fungsi  :

 

  1. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  2. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP), standar pelayanan, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  3. Pembagian tugas,  pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Sub Bagian berdasarkan peraturan perundang-undanganuntuk kelancaran tugas;
  4. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi keuangan Dinas yang meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan, verifikasi dan pelaporan administrasi keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  5. Penyusunan bahan/pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
  6. pelaksana tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas;
  7. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  8. Penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
  9. Penyampaianlaporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
  10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

 

 

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi  :

  1. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  2. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Sub Bagian untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  3. Pengoordinasian dan penyusunan bahan rencana program dan kegiatanlingkup Dinas meliputi RENSTRA, RENJA, Laporan Kinerja, Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar terkait lainnya sesuai usulan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  4. Pembagian tugas,  pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Sub Bagian berdasarkan peraturan perundang-undanganuntuk kelancaran tugas;
  5. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  6. Penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
  7. Penyampaianlaporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
  8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

b)     Bidang Sarana dan Prasarana Angkutan

 

Bidang Sarana dan Prasarana Angkutan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Sarana dan Prasarana Angkutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup sarana dan prasarana angkutan.Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Sarana dan Prasarana Angkutan menyelenggarakan fungsi :

  1. Perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  2. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  3. Pendistribusian tugas,  pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
  4. Pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan di bidangperencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana serta pengujian sarana;
  5. Pelaksanaankebijakan di bidang perencanaan,   pembangunan, dan pengoperasianprasaranaserta pengujian sarana;
  6. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  7. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
  8. Penyampaianlaporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
  9. Pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinasterkait dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Seksi Pengujian Sarana dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Angkutan. Seksi Pengujian Sarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sarana dan Prasarana Angkutan lingkup pengujian sarana.Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Pengujian Sarana menyelenggarakan fungsi :

  1. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  2. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  3. Pembagian tugas,  pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
  4. Penyusunan dan Pengumpulan bahan perumusan petunjuk teknis lingkup pengujian berkalakendaraan bermotor, penerbitan izin   usaha jasa   terkait    dengan   perawatan   dan  perbaikan   kapal;
  5. Pengujian berkalakendaraanbermotor,dan    penerbitan    izin   usaha jasa   terkait    dengan   perawatan   dan  perbaikan   kapal;
  6. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  7. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
  8. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
  9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Seksi Pengoperasian Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Angkutan. Seksi Pengoperasian Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sarana dan Prasarana Angkutan lingkup pengoperasian prasarana. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Pengoperasian Prasarana menyelenggarakan fungsi :

  1. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas dan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  2. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  3. Pembagian tugas,  pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
  4. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pengoperasian prasarana perhubungan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  5. Pengoperasian Terminal Angkutan Jalan, Halte,  pelabuhan   pengumpan    lokal,   pengoperasian pelabuhan    sungai   dan   danau, penerbitan   izin  usaha badan usaha pelabuhan di     pelabuhan pengumpul lokal, penerbitan izin pengembangan  pelabuhan untuk pelabuhan, penerbitan izin pengoperasian       pelabuhan selama  24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan    izin   pengelolaan  Terminal   Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal, dan penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam Kota Medan;
  6. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  7. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
  8. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
  9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Seksi Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Angkutan.Seksi Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sarana dan Prasarana Angkutan lingkup Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana.Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana menyelenggarakan fungsi :

  1. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas dan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  2. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  3. Pembagian tugas,  pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
  4. Penyusunan bahan perumusan penetapan rencana induk Terminal, penetapan rencana induk  dan DLKR/DLKP  pelabuhan pengumpan lokal, penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau, dan penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api  serta pemeliharaan fungsi prasarana;
  5. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan penetapan rencana induk Terminal, penetapan rencana induk  dan DLKR/DLKP  pelabuhan pengumpan lokal, penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau, dan penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api;
  6. Penyusunan bahan pemeliharaan fungsi prasarana perhubungan meliputi Terminal, pelabuhan pengumpan lokal, pelabuhan sungai dan danau, dan prasarana lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  7. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  8. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
  9. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
  10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

c)     Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

 

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup  lalu  lintas dan angkutan.Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan menyelenggarakan fungsi :

  1. Perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  2. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  3. Pendistribusian tugas,  pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
  4. Pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas, Angkutan Jalan dan Angkutan Laut dan Rel;
  5. Pelaksanaan  kebijakan di bidang Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas, Angkutan Jalan dan Angkutan Laut dan Rel;
  6. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  7. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
  8. Penyampaianlaporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
  9. Pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan.Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Lalu Lintas dan Angkutan lingkup Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat, Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi :

  1. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  2. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  3. Pembagian tugas,  pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
  4. Penyusunan dan Pengumpulan bahan perumusan petunjuk teknis lingkup penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kota Medan, penyediaan perlengkapan jalan di Jalan Kota Medan dan pelaksanaan rekayasa lalu lintas di jaringan jalan Kota Medan dan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kota;
  5. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kota Medan, penyediaan perlengkapan jalan di Jalan Kota Medan dan pelaksanaan rekayasa lalu lintas di jaringan jalan Kota Medan dan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kota;
  6. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  7. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
  8. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
  9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Seksi Angkutan Jalan dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan.Seksi Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Lalu Lintas dan Angkutan lingkup Angkutan.Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi :

  1. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  2. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  3. Pembagian tugas,  pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
  4. Penyusunan dan pengumpulan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan angkutan;
  5. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dalam kota, penetapan  kawasan perkotaan untuk  pelayanan  angkutan  perkotaan dalam kota, penetapan  rencana umum jaringan trayek dalam kota, penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perkotaan dalam kota,  penetapan tarif  kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam kota serta angkutan perkotaan yang  wilayah pelayanannya dalam kota, penyediaan    angkutan    umum    untuk    jasa angkutan barang dalam kota, penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah  operasinya   berada    dalam kota, penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam kota, penerbitan izin usaha  penyelenggaraan angkutan sungai dan  danau sesuai dengan  domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha;
  6. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  7. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
  8. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
  9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Seksi Angkutan Laut dan Rel dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan.Seksi Angkutan Laut dan Rel mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Lalu Lintas dan Angkutan lingkup Angkutan Laut dan Rel.Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Angkutan Laut dan Rel menyelenggarakan fungsi :

  1. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  2. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  3. Pembagian tugas,  pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
  4. Penyusunan dan Pengumpulan bahan perumusan petunjuk teknis lingkup Angkutan Laut dan Rel;
  5. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan di kota, penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam kota, penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan   danau untuk  kapal yang   melayani trayek dalam kota, Penetapan tarif  angkutan penyeberangan    penumpang   kelas ekonomi   dan    kendaraan     beserta     muatannya pada lintas penyeberangan dalam kota, dan penerbitan    izin  operasi    sarana    perkeretaapian    umum    yang jaringan jalurnya melintasi   batas    dalam kota, penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretapian    khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam kota;
  6. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  7. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
  8. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
  9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

d)     Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan

 

Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan menyelenggarakan fungsi :

  1. Perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  2. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  3. Pendistribusian tugas,  pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
  4. Pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pemaduan moda, teknologi  perhubungan, pengendalian dan ketertiban lalu lintas,dan keselamatan;
  5. Pelaksanaan  kebijakan di bidang pemaduan moda, teknologi  perhubungan, pengendalian dan ketertiban lalu lintas,dan keselamatan;
  6. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  7. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
  8. Penyampaianlaporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
  9. Pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan.Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan lingkup Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan.Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

  1. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  2. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  3. Pembagian tugas,  pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
  4. Penyusunan dan pengumpulan bahan perumusan kebijakan lingkup pemaduan moda dan pengembangan teknologi perhubungan;
  5. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lingkup pemaduan moda dan pengembangan teknologi perhubungan;
  6. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  7. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
  8. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
  9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Seksi Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan.Seksi Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan lingkup Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan.Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan menyelenggarakan fungsi :

  1. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  2. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  3. Pembagian tugas,  pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
  4. Penyusunan dan pengumpulan bahan perumusan kebijakan di bidang Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan;
  5. Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan serta   penegakan hukum  oleh  PPNS di bidang   lalu  lintas   dan   angkutan   jalan;
  6. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  7. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
  8. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
  9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Seksi Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan.Seksi Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan lingkup Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan.Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan menyelenggarakan fungsi :

  1. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  2. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  3. Pembagian tugas,  pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
  4. Penyusunan dan pengumpulan bahan perumusan kebijakan di bidang Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan;
  5. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu  lintas   jalan   di jalan   kota,  laik fungsi   jalan keselamatan sarana dan prasarana, fasilitasi manajemen dan   penanganan keselamatan di jalan kota, fasilitasi promosi dan    kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan    pengusahaan angkutan umum dan fasilitasi   kelaikan   kendaraan;
  6. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  7. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
  8. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
  9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

e)     Bidang Perparkiran

 

Bidang Perparkiran dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.Bidang Perparkiran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup  perparkiran.Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Perparkiran menyelenggarakan fungsi :

  1. Perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  2. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  3. Pendistribusian tugas,  pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas
  4. Pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang parkir tepi jalan umum dan parkir khusus;
  5. Pelaksanaan  kebijakan di bidang parkir tepi jalan umum dan parkir khusus;
  6. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  7. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
  8. Penyampaianlaporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
  9. Pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya

 

 

Seksi Parkir Wilayah I dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perparkiran.Seksi Parkir Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan lingkup Parkir Wilayah I.Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Parkir Wilayah I menyelenggarakan fungsi :

  1. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  2. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  3. Pembagian tugas,  pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
  4. Penyusunan dan Pengumpulan bahan perumusan kebijakan lingkupParkir Wilayah I;
  5. Penyelenggaraan pengutipan retribusi parkir tepi jalan umum di Wilayah I;
  6. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  7. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
  8. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
  9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Seksi Parkir Wilayah II dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perparkiran. Seksi Parkir Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan lingkup Parkir Wilayah II.Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Parkir Wilayah II menyelenggarakan fungsi :

  1. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  2. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  3. Pembagian tugas,  pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
  4. Penyusunan dan Pengumpulan bahan perumusan kebijakan lingkup Parkir Wilayah II;
  5. Penyelenggaraan pengutipan retribusi parkir tepi jalan umum di Wilayah II;
  6. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  7. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
  8. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
  9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Seksi Parkir Khusus dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perparkiran.Seksi Parkir Khusus mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan lingkup melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Parkir Khusus.Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Parkir Khusus menyelenggarakan fungsi :

  1. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  2. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  3. Pembagian tugas,  pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
  4. Penyusunan dan Pengumpulan bahan perumusan kebijakan lingkup Parkir Khusus;
  5. Penyelenggaraan pelayanan di bidang perparkiran khusus dan pemberian  rekomendasi penyelenggaraan parkir ditempat-tempat khusus;;
  6. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  7. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
  8. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
  9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya

 

 f)      Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

 

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dan pelaksana yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.Pada Dinas dapat ditempatkan Jabatan Fungsional berdasarkan standar kebutuhan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian / keterampilan dan kebutuhan.Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang dihunjuk.Jumlah tenaga fungsional dan pelaksana ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan dan analisis beban kerja.